(Lagi-lagi) Tentang Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi

SETELAH  menanti selama sepekan penuh, the longest week that ever exist, Presiden Joko Widodo mengumumkan komposisi pemerintahannya. Setelah menyaksikan di layar televisi susunan Kabinet Kerja-nya, saya sangat kecewa. Presiden cum pemimpin baru Indonesia betul-betul telah keliru memahami ”pendidikan” dan ”kebudayaan”, yang saya pikir bukan merupakan konsen saya saja, melainkan adalah masalah masa depan Indonesia selaku satu negara-bangsa.

[..]

Betapa tidak. Pendidikan adalah satu keseluruhan walaupun dibuat berjenjang, secara formal sejak TK hingga S-3. Pendidikan (education) beda dengan persekolahan (schooling). Persekolahan mengurus (memikirkan) semua bahan pelajaran yang diperlukan oleh anak didik untuk mampu survive dalam menempuh kehidupan. Pendidikan bertanggung jawab atas perkembangan keseluruhan pribadi anak—the development of the whole child. Maka, penting sekali bahwa pendidikan formal anak bangsa ditetapkan di bawah tanggung jawab satu orang menteri, siapa pun dia.

[..]

Kementerian ini membawahi kegiatan pendidikan tinggi yang sudah mengurus pendidikan penelitian dan pengabdian masyarakat. Kalau kegiatan penelitian ini perlu lebih diintensifkan dan, karena itu, dianggap perlu ada Kementerian Riset tersendiri, silakan saja. Namun, jangan merusak lembaga yang sudah berjalan. Kementerian Riset seharusnya memanfaatkan lembaga-lembaga riset yang sudah ada, yaitu LIPI, BPPT, bila perlu Bappenas. Sambil lalu perlu dipertanyakan apakah pemecahan Kemendikbud sudah dikonsultasikan lebih dahulu pada Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI)?

Segera koreksi

Ide pemecahan Kemendikbud ini konon datang dari Forum Rektor Indonesia. Kalau hal ini benar, sungguh disayangkan. Ternyata para rektor ini tidak menyadari ide humanitarian yang membentuk lembaga-lembaga pendidikan yang selama ini mereka pimpin. Mereka ternyata adalah ”guru” dan ”besar”, tetapi bukan pendidik in spite of kebesarannya itu. Mereka menganggap jabatannya semata- mata sebagai suatu profesi teknis, bukan vokasi (suatu panggilan nurani). Mereka sungguh tega mempermainkan pendidikan.

Maka, ada baiknya para rektor dan dekan membaca tulisan yang penuh dengan kearifan dari Prof Dr Tjipta Lesmana berjudul Jangan Pecah Kemendikbud. Selama 40 tahun dia memberi kuliah di beberapa universitas/perguruan tinggi dan pernah ikut riset di LPPM yang ketika itu dipimpin seorang teknikus picik. Berdasarkan pengalamannya itu, Tjipta Lesmana berpendapat, penggabungan perguruan tinggi ke riset dan teknologi mengandung dua kesalahan berpikir yang fatal.

Pertama, riset tidak mesti selalu diarahkan ke kebutuhan pasar dan industri. Keharusan riset seperti ini adalah pandangan Marxis yang serba materialistis dan kurang memandang manusia sebagai ”thinking thing”, sebagaimana dinyatakan oleh Descartes: cogito ergo sum, aku berpikir, maka aku ada.

Peradaban Barat amat mencerahkan bukan berkat penelitian materialistis, melainkan karena karya-karya besar dari ”the thinking thing”, berupa hasil penelitian sosial, terutama penelitian filosofi. Budaya Indonesia ”rusak” karena negara kita kekurangan ahli pikir. Sementara nenek moyang kita telah berpepatah, ”pikir itu pelita hati, salah pikir binasa diri”.

Masih menurut Pak Tjipta, teknolog-pemimpin riset cenderung melupakan nama-nama besar, seperti John Lock, John Milton, Mintesquieu, Rousseau, James Madison, dan Paine Burke, apalagi trio filosof nomor wahid di zaman Yunani Kuno: Socrates, Plato, dan Aristoteles, mereka semua jadi besar namanya di manca dunia karena kehebatannya berpikir dan berfilosofi sepanjang hayatnya.

Kesalahan pemikiran fatal kedua dari penguasa Indonesia kini adalah memecah kesatuan pendidikan dasar, menengah dan tinggi, dengan alasan yang sama seperti yang telah saya ajukan di atas.

Ada dikatakan bahwa pemecahan Kemendikbud setelah dilakukan perbandingan dengan keadaan pendidikan di luar negeri. Jangan sekali-kali membuat perbandingan dua kondisi yang tidak setara. Bandingkan kondisi kita dengan kondisi negeri maju ketika dahulu masih tertinggal seperti kita sekarang.

Di Perancis, misalnya, guru sekolah menengah (sudah) disebut professeur. Mereka adalah lulusan sekolah guru yang bernama Ecole Normale. Mereka sudah menjadi profesional begitu rupa hingga tanpa menteri atau kementerian apa pun di atasnya, proses pendidikan tetap berjalan sebagaimana seharusnya. Mereka inilah pelaksana sejati dari sistem pendidikan nasional bangsanya. Mereka sadar bahwa le gouvernement passe, les professeurs restent—pemerintah (boleh) silih berganti, tetapi para guru tetap di tempat. Di Indonesia belum terbentuk ketegasan profesionalisme di kalangan korps guru-guru kita. Mereka masih berupa pencari nafkah halal di bidang pendidikan.

[..]

[selengkapnya lihat artikel “Pendidikan dan Kebudayaan“, Daoed Joesoef, Kompas, 7 November 2014]

Quo vadis Ristek dan Pendidikan Tinggi?

PERJUANGAN Forum Rektor Indonesia untuk memisahkan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akhirnya terwujud. Kementerian ini sejatinya telah lama digadang-gadang Forum Rektor Indonesia (FRI). Alasannya, riset-riset yang dilakukan perguruan tinggi tidak bersinergi dengan lembaga riset lainnya. Selain itu, selama ini perguruan tinggi juga dianggap tidak fokus mengembangkan riset dan teknologi.

Justifikasi lain untuk memisahkan perguruan tinggi dari domain Kemendikbud adalah karena negara lain, seperti Tiongkok, Korea Selatan, dan India, sudah mempraktikkannya. Di Indonesia, semasa pemerintahan Bung Karno pernah ada Kementerian Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan. Namun, apakah argumentasi yang dibangun FRI ini mampu menjawab permasalahan di bidang pendidikan, riset, dan teknologi? Ada apa pula rektor ramai-ramai menelepon pemimpin DPR?

Pada hemat kami, argumentasi yang dibangun FRI untuk mengeluarkan pendidikan tinggi dari Kemendikbud sangat lemah. Terkait sinergi lembaga riset, sejatinya hal itu tanggung jawab Kementerian Riset dan Teknologi, yakni dengan mengoordinasikan lembaga pemerintah nirkementerian, seperti LIPI, Lapan, BPPT, Batan, Bapeten, BIG, dan BSN. Faktanya, Kemenristek gagal menjadi dirigen bagi lembaga-lembaga tersebut.

[..]

Kemudian yang menjadi tantangan pemerintahan Jokowi ke depan setelah hadirnya Kemenristek Dikti adalah mengenai nasib lembaga pemerintahan nirkementerian yang sebelumnya berada di bawah koordinasi Kemenristek. Apabila masih menggunakan pola lama, yaitu menempatkan lembaga-lembaga itu sebagai lembaga pemerintahan nirkementerian, kehadiran Kemenristek Dikti telah keluar dari spirit yang digaungkan FRI, yakni sinergi lembaga-lembaga riset.

Oleh karena itu, kami menganjurkan agar lembaga-lembaga itu dimasukkan ke dalam direktorat di Kemenristek Dikti sehingga rentang kendali, baik koordinasi maupun pengawasan, lebih jelas. Dengan begitu, harapan agar lembaga riset yang ada terarah dan terkoordinasi bisa menjadi kenyataan.

Pemerintah juga perlu mempertanggungjawabkan keluarnya pendidikan tinggi dari Kemendikbud, yaitu dengan melakukan revisi atas UU No 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi karena dalam UU tentang pendidikan Tinggi disebutkan bahwa menteri yang dimaksudkan untuk mengelola pendidikan tinggi adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

[..]

[selengkapnya lihat artikel “Ristek dan Pendidikan Tinggi“, Tulus Santoso, Kompas, 4 November  2014]

atau lewat link blog Budi Santoso

Jangan minta terlalu banyak kepada kampus

Memperlakukan Matahari

Jangan terlalu membebani sekolahan, kampus, dosen-dosen dan skripsi atau keseluruhan dunia ilmu pengetahuan dengan harapan-harapan dan impian-impian. Jangan minta terlalu banyak kepada semua itu.

Kalau mencari ilmu, kearifan dan kemuliaan hidup, jangan andalkan itu semua. Lebih baik berharap kepada bagaimana caramu sendiri melihat dan memperlakukan matahari setiap pagi, dedaunan, tetangga, pasar atau impian-impian aneh setiap malam.

Mintalah ilmu kepada pemilikNya di setiap butiran udara.

Sumber: kenduri cinta Cak Nun

Jangan main-main dengan pendidikan (tinggi)..

Menjelang pembentukan kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla tercetus aneka ide spekulatif tentang berbagai bidang kehidupan. Sejauh menyinggung pendidikan, ada kehendak memecah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan pertimbangan tertentu.

Mengenai kehendak itu, izinkan saya mengingatkan: wahai, jangan main-main dengan pendidikan. Melalui pendidikan, yang kita pertaruhkan adalah masa depan Indonesia melalui ketepatan fungsionalisasi pembangunan jiwa dan badan anak-anak kita. Jangan jadikan mereka kelinci percobaan aneka ide politis bertopeng pedagogis. Risikonya terlalu besar, bahkan fatal, bagi eksistensi negara-bangsa kita.

Usaha membangun satu sistem pendidikan nasional pada  dasarnya adalah jawaban bagi pertanyaan how should we live atau what kind of educated people do we want our citizen to be? Kedua pertanyaan itu pada gilirannya merupakan respons kreatif terhadap tantangan masa depan seperti apa yang seharusnya kita bangun guna mampu sintas di tengah gejolak dunia mendatang yang serba kompleks.

[…]

[selengkapnya lihat artikel “Jangan Mempermainkan Pendidikan“, Daoed Joesoef, Kompas, 17 September 2014]

Artikel lain terkait wacana Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi bisa dilihat di:

Kelembagaan Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek, Darmaningtyas, Tempo, 17 September 2014

Melawan Liberalisme Pendidikan (bagian 3)

Prof. Dr. Sri Edi Swasono, Guru Besar Fakultas Ekonomi UI terhadap kecenderungan membangun universitas (berikut fakultas-fakultasnya) “bertaraf internasional” ini, menurutnya, “Kita harus berhati-hati dalam hal ini. Sebaiknya predikat bertaraf internasional tidak harus diartikan kita membangun UI menjadi Harvard University, Cambridge University, London School of Economics, Ecole Nationale Polytechnique dan seterusnya yang terlalu “ngaya” (effortful), mungkin merupakan pemborosan dan keterjangkauan. Universitas “bertaraf” internasional agar lebih diartikan adanya specific studies/specific higher learning, sesuai dengan kekhasan lokal Indonesia. Misalnya universitas yang mengkhususkan kepada kehutanan tropis (rain forest) yang mengkhususkan kepada berbagai laut-dalam di sekitar khatulistiwa yang dimiliki Indonesia dan tidak dimiliki oleh Negara-negara lain. Kita harus bisa menemukan studi-studi kekhususan itu berdasar kebhinnekaan sosial-kultural maupun sosial-ekonomi yang berkait dengan kekayaan alam Indonesia.

Amat disayangkan pula bila dorongan pemerintah terhadap PT BHMN untuk menuju research university berkelas internasional itu tidak disertai dengan dukungan pendanaan yang cukup, sehingga membuat para pengelola PT BHMN harus pontang-panting mencari sumber-sumber pendanaannya sendiri. Oleh karena mereka tidak memiliki pengalaman untuk mencari sumber-sumber pendanaan lain, maka yang paling mudah dijadikan sasaran adalah mahasiswa. Menaikkan biaya kuliah mahasiswa jauh lebih mudah dilakukan dan diperoleh kepastian besarnya pemasukan. Tidak terelakkan bahwa uang kuliah di PT BHMN pun menjadi sangat tinggi dan tidak terjangkau oleh mereka yang bergaji Rp. 2 juta per bulan. Dengan begitu, perguruan tinggi terkemuka yang sudah berbentuk BHMN telah meninggalkan kewajiban utamanya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memilih menghambakan diri untuk kepentingan kapitalisme global dengan mencitrakan diri menjadi world class university.

[…]

Tekanan pada pilihan menuju research university dan world class university itu telah membuat para pimpinan PT BHMN dan Mendiknas dengan jajarannya lupa bahwa rezim Orde Baru dulu sudah membuat perencanaan bahwa pada tahun 2010 angka partisipasi pendidikan tinggi (orang berusia 19-24 tahun kuliah) ditargetkan mencapai 25%. Pada saat Orde Baru runtuh (1998) angka partisipasi pendidikan tinggi sebesar 12% dan hingga sepuluh tahun pasca Orde Baru runtuh, angka partisipasi pendidikan tinggi baru 17%. Jadi selama sepuluh tahun tidak terjadi perubahan signifikan dalam upaya meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi, terbukti hanya mampu meningkatkan angka partisipasi lima persen saja. Memalukan sekali! Salah satu faktornya adalah karena biaya pendidikan tinggi semakin melangit. Ironisnya, kebijakan privatisasi UI, UGM, ITB dan IPB dalam bentuk BHMN yang kemudian diikuti tiga PTN lainnya itu justru terjadi pada saat bangsa Indonesia mengalami puncak krisis ekonomi (tahun 1999-2000), sehingga wajar bila angka partisipasi pendidikan tinggi sempat stagnan atau bahkan turun karena pada saat masyarakat mengalami kesulitan ekonomi, biaya kuliah justru mulai naik.

(Dikutip dari buku “Melawan Liberalisme Pendidikan”, Darmaningtyas, dkk, 2014, halaman 90-93)

(Nantikan kutipan2 menarik lain dari buku ini dalam waktu dekat..)

Skip to toolbar